Analisa Kebutuhan Diklat ( AKD )
Analisa
Kebutuhan Diklat (AKD)
Pemerintah
melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam
mewujudkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Dominasi pemerintah dalam
lingkup perubahan dan pembaharuan ini menjadikan tugas pokok dan utamanya
pemerintah untuk selalu bertindak dan berupaya memfasilitasi dan berbuat yang
lebih baik demi melayani masyarakat.
Aparatur
dalam birokrasi pemerintahan yang handal dan profesional merupakan satu
keharusan agar tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia apartur menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menghadapi paradigma
baru pemerintahan dan pembangunan nasional. Kesiapan yang dimiliki oleh aparatur birokrasi
pemerintah juga sekaligus menjadi awal terlaksananya pembangunan dengan baik.
Perubahan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan akses informasi
luas bagi masyarakat tuntutan perubahan, momentum dalam era reformasi birokrasi
ini untuk melakukan perubahan dalam semua bidang baik politik, ekonomi, hukum,
moral serta aspek yang lainnya yang didukung oleh etika dan moral yang luhur.
Menghadapi
hal tersebut aparatur pemerintah atau birokrasi secara terus menerus dan
terprogram harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya agar secara
internal dapat melaksanakan ketugasan organisasi dan secara eksternal dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tuntutan profesionalisme
pemerintahan dimana konsep tersebut mendorong pemerintah untuk lebih
berorientasi pada fungsi inovatif daripada fungsi reguler. Pemerintah wajib
membiayai keluaran (output) secara
optimal daripada maksimalisasi masukan (input)
serta menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen yang harus dilayani sebaik mungkin.
Guna
meningkatkan kualitas aparatur tersebut
salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan akan berdampak pada
peningkatan kualitas SDM aparatur dan meningkatnya kualitas layanan. Diklat
yang efektif hendaknya menggunakan pendekatan ADDIE( Analyze, Desigen, Development, implementation dan evaluation ) yaitu sub sistem analisa
kebutuhan diklat, merancang bangun program diklat, mengembangkan bahan/materi diklat dan
mengevaluasi diklat. Dari semua sub sistem tersebut saling mempengaruhi
efektivitas diklat tersebut.
Analisa
kebutuhan diklat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan diklat.
Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Berkaitan
dengan hal perencanaan yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proyeksi
dari tindakan untuk mencapai tujuan dengan elemen-elemen sebagai berikut :
1.
Identifikasi
dan mendokumentasi kebutuhan
2.
Seleksi masalah yang terdokumentasi tersebut di
jadikan prioritas tindakan
3.
Merinci
hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pemilihan kebutuhan
4.
Mengidentifikasi
hal-hal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah
5.
Mengurutkan
hal-hal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah
6.
Mengidentifikasi
alternatif dan peralatan yang memungkinkan untuk memecahkan masalah
Dengan demikian bahwa
Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan tahapan pertama dari perencanaan.
Perencanaan selalu diawali dengan identifikasi masalah atau kebutuhan. Sehingga
Analisa kebutuhan Diklat merupakan masukan utama dalam proses
perencanaan kediklatan.
Tujuan melakukan
Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) :
1.
Sebagai
dara penyusunan program pelatiahan
2.
Sebagai
pedoman organisasi dalam merancang program diklat
3.
Sebagai
masukan bagi organisasi untuk menentukan tindak lanjut kegiatan dan menentukan
prioritas kegiatan.
4.
Menjaga
dan meningkatkan produktifitas kerja
5.
Menghadapi
kebijakandan tugas-tugas baru. Merupakan bahan untuk mendapatkan informasi dan
bekal untuk melaksanakan tugas baru yang perlu dipahami sehingga dapat
dijadikan prioritas kebutuhan pelatihan.
Manfaat melakukan Analisa Kebutuhan
Diklat (AKD) :
1)
Program-program
diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan maupun individu
setiap aparatur.
2)
Menjaga
dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan,
karena program diklat sesuai dengan kebutuhannya sehingga akan meningkatkan
efektivitas pencapaian diklat.
3)
Efisiensi
biaya organisasi, karena program diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4)
Memahami
penyebab timbulnya masalah dalam organisasi, karena pelaksanaan penilaian
kebutuhan diklat yang tepat dan efektif, tidak saja akan menemukan
masalah-masalah yang ditimbulkan oleh diskrepansi kompetensi pegawai. Dalam hal
ini kesenjangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap, tapi juga dapat menemukan
penyebab masalah yang disebabkan oleh unsur-unsur atau fungsi-fungsi manajemen
lainya.
Prinsip dasar Analisa Kebutuhan Diklat
(AKD) berbasis kompetensi :
1.
Analisa
Kebutuhan Diklat (AKD) dibuat secara sederhana disesuaikan dengan kapasitas dan
sumberdaya yang tersedia. Hal ini guna menghindari kesulitan implementasi
dilapangan.
2.
Tujuan
yang jelas, fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan program
3.
Mendapatkan
data akurat dalam menganalisa kebutuhan diklat.
4.
Informasi
hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) harus akurat dan obyektif.
5.
Sistem
Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di buat fleksibel atau disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi tapi masih dalam koridor
SOP
6.
Bersifat
action =oriented; identifikasi kebutuhan diklat diharapkan menjadi basis
dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Bahwa analisa kebutuhan informasi untuk
menjamin data identifikasi akan digunakan untuk melakukan tindakan.
7.
Kegiatan
Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) dilakukan secara cost effective.
8.
Unit
Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) terdiri para spesialis yang tidak hanya bertugas
mengumpulkan data tetapi juta melakukan analisa masalah dan memberikan
rekomendasi penyusunan program secara praktis.
Dengan
demikian, untuk melaksanakan suatu diklat yang berbasis pada kompetensi,
lembaga-lembaga diklat harus terlebih dahulu merumuskan kompetensi yang akan
dicapai oleh peserta diklat yang dikembangkan dari uraian tugas atau tupoksi
dari suatu jabatan. Sehingga , arah pencapaian proses diklat dapat terukur
serta memiliki tujuan yang tepat.
Oleh :
Jumari
Analis pengembangan dan kebutuhan Diklat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
Komentar
Posting Komentar